1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh     Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk     penggandaannya
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi     menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk     penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur     Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi     yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

D. BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya     fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa     pelayanan penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana     dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya     lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya     leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi

E. SYARAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

•     Adanya penolakan atas permohonan informasi;
•     Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
•     Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
•     Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
•     Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
•     Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
•     Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.

2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

F. REGISTRASI PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

1. Petugas Informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu     pengisiannya jika diperlukan.
2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan     keberatan.
3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya     kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja     sejak permohonan diajukan.

G. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada     Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak     dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:Petugas Informasi menyampaikan     atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam     waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro     Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan     keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari     kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan     Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan     Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak     menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan     Masyarakat Mahkamah Agung.

• - Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
• - Nomor surat tanggapan atas keberatan;
• - Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa    hal sebagai berikut:
• - Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
• - Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh   informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14 (empat   belas) hari kerja;
• - Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai   dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 14   (empat belas) hari kerja;
• - Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi.

1. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau     kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID     dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
2. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan     permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat     belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.