Seputar Peradilan

PA Curup Kembali berpartisipasi dalam Penyuluhan Hukum Terpadu

penyuluhan1

                                               Narasumber penyuluhan Hukum Terpadu

www.pa-curup.go.id

Dalam Rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pada tanggal 29 Agustus 2018 Pemda Rejang Lebong mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kecamatan Selupu Rejang yang dipusatkan di Kantor Camat Kecamatan Selupu Rejang yang dimotori oleh Bagian Hukum Pemda Rejang Lebong dan didukung penuh oleh Pihak Kecamatan Selupu Rejang

Menurut  Kabag Hukum Pemda Rejang Lebong , kegiatan ini merupakan kegiatan rutin penyuluhan hukum terpadu tahun anggaran 2018 ini. “Selain di Selupu Rejang, acara ini akan digelar pula di 4 kecamatan lain yaitu di Bermani Ulu,  Sindang Kelingi, Curup Timur, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.“ Bardasarkan permenkumham tersebut, penyuluhan hukum ini adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi tegaknya supremasi hukum dan hasil dari penyuluhan hukum diharapkan dapat menjadikan masyarakat tahu, sadar dan patuh terhadap hukum tanpa paksaan dan menjadikan hukum sebagai kebutuhannya dan diharapkan pengetahuan yang didapat dari kegiatan ini dapat dijadikan bekal untuk disebarkan dlam  masyarakat.

penyuluhan2  penyuluhan3

Sebagaimana layaknya penyuluhan hukum terpadu, maka dalam penyuluhan hukum kali ini  melibatkan 4 unsur instansi yang berkaitan dengan persoalan hukum di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Agama Curup, Kejaksaan Negeri Curup dan Polres Rejang Lebong.

Dalam kesempatan ini Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H. selaku narasumber dari Pengadilan Agama Curup di 2 kecamatan yaitu kecamatan Selupu Rejang dan Kecamatan Bermani Ulu menyampaikan materinya tentang Hukum Perkawinan

Disebutkan oleh Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H. bahwa Pengadilan Agama berbeda dengan Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama. “Pengadilan Agama merupakan lembaga resmi negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di bidang hukum keluarga Islam (perkawinan , kewarisan, wasiat), kebendaan dalam Islam (wakaf, zakat, hibah, infak, sadaqah) dan keuangan Islam (ekonomi syari’ah).” “Jadi Pengadilan Agama tidak identik dengan pengadilan urusan kawin cerai saja tetapi juga menyangkut segala urusan sengketa kebendaan dan keuangan yang dilakukan berdasarkan  prinsip  ekonomi syari’ah, tegasnya.”   

Dalam kesempatan itu juga, Muhammad Aliyuddin, S.Ag. M.H.  menjelaskan kepada para peserta bahwa kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait hukum Islam di Indonesia mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat terhadap materi hukum Islam yang kadangkala tidak sejalan dengan yang dipahami dan diketahui masyarakat dari para pemuka agama yang kebetulan tidak sepaham dengan apa yang diatur dalam undang-undang. (Humas &ti pa-curup)